Setahun sudah Prabowo Subianto memimpin Indonesia sebagai Presiden. Sejak dilantik pada Oktober 2024, pemerintahannya menghadapi tantangan besar: menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, melanjutkan pembangunan IKN, serta memastikan kesejahteraan masyarakat tetap meningkat.
Kini, setelah satu tahun berjalan, capaian ekonomi nasional menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Namun, di balik angka pertumbuhan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar Indonesia bisa melangkah mantap menuju visi “Indonesia Emas 2045.”
Pertumbuhan Ekonomi Masih Stabil
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu tahun pertama pemerintahan Prabowo mencapai 5,3%, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Angka ini menunjukkan daya tahan ekonomi nasional terhadap tekanan global seperti konflik geopolitik, kenaikan harga energi, dan perlambatan ekonomi di beberapa negara besar.
Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhan, diikuti investasi yang mulai menguat di sektor infrastruktur dan industri hilir.
“Stabilitas ekonomi Indonesia patut diapresiasi. Namun, pemerintah perlu memperkuat transformasi struktural agar pertumbuhan lebih berkualitas,” ujar ekonom senior INDEF, Bhima Yudhistira.
Inflasi dan Nilai Tukar Relatif Terkendali
Selama satu tahun terakhir, inflasi nasional berhasil dijaga di kisaran 3,2%, masih dalam target yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia.
Kestabilan harga pangan menjadi fokus utama kebijakan pemerintah. Program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Prabowo, termasuk pembangunan lumbung pangan dan distribusi pupuk bersubsidi, mulai menunjukkan hasil positif.
Nilai tukar rupiah juga relatif stabil di kisaran Rp15.500–Rp15.800 per dolar AS, meskipun sempat tertekan akibat penguatan dolar global.
Langkah koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK dinilai efektif menjaga kepercayaan pasar dan investor.
Fokus pada Hilirisasi dan Investasi
Sejalan dengan visi pemerintah sebelumnya, Prabowo melanjutkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekspor.
Sektor nikel, tembaga, dan bauksit menjadi fokus utama, dengan tambahan investasi baru di Morowali dan Weda Bay. Pemerintah juga memperluas hilirisasi ke sektor pertanian dan perikanan melalui pembangunan kawasan industri terpadu.
Kebijakan ini berhasil menarik investasi asing langsung (FDI) sebesar US$25,7 miliar dalam satu tahun — meningkat 8% dari periode sebelumnya.
“Pemerintah menunjukkan konsistensi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tantangan ke depan adalah memastikan transfer teknologi berjalan efektif,” ujar Ketua BKPM, Bahlil Lahadalia.
Infrastruktur dan IKN Masih Jadi Prioritas
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi agenda utama. Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi simbol kelanjutan pembangunan nasional.
Selama tahun pertama pemerintahan Prabowo, sekitar 40% infrastruktur tahap awal IKN telah selesai. Pemerintah memastikan proyek tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan anggaran.
Selain IKN, pemerintah juga mempercepat pembangunan jalan tol trans-Sumatera, bandara di Nusa Tenggara, dan pelabuhan logistik di Papua.
Langkah ini bertujuan memperkuat konektivitas dan memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.
Peningkatan Kesejahteraan dan Program Sosial
Dalam aspek sosial, pemerintahan Prabowo menekankan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
Program unggulan seperti Kartu Sehat Nasional Plus (KSN+) dan Bantuan Gizi Anak Sekolah sudah berjalan di sejumlah provinsi.
Selain itu, pemerintah meningkatkan alokasi Dana Desa menjadi Rp90 triliun, dengan fokus pada digitalisasi layanan publik dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Upaya ini mendapat respons positif dari masyarakat, meski beberapa pihak menilai pelaksanaannya masih perlu pengawasan agar tepat sasaran.
“Program bantuan sosial perlu transparansi dan sistem digital yang kuat agar tidak terjadi tumpang tindih data,” ujar peneliti dari SMERU Institute, Dewi Kartika.
Tantangan: Pengangguran dan Ketimpangan
Meski ekonomi tumbuh stabil, tantangan besar masih membayangi. Tingkat pengangguran nasional per Agustus 2025 tercatat 4,8%, turun dari 5,2% pada 2024, tetapi belum sepenuhnya pulih ke level pra-pandemi.
Selain itu, ketimpangan pendapatan antarwilayah masih cukup lebar. Indeks Gini berada di level 0,382, menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan belum merata.
Kawasan timur Indonesia masih tertinggal dalam hal akses pendidikan, infrastruktur, dan lapangan kerja.
Pemerintah diharapkan mempercepat implementasi reformasi struktural dan transformasi ekonomi berbasis daerah.
Sektor Pertanian dan Energi Jadi Penopang
Sektor pertanian tetap menjadi penyelamat di tengah ketidakpastian global. Produksi beras dan jagung meningkat berkat program kemandirian pangan dan pembangunan bendungan baru.
Di sisi lain, sektor energi mengalami transformasi besar. Pemerintah memperluas investasi energi baru terbarukan (EBT), terutama pembangkit listrik tenaga surya dan panas bumi.
Hingga 2025, kapasitas energi hijau nasional meningkat menjadi 14 gigawatt. Meski belum signifikan, langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap transisi energi dan pengurangan emisi karbon.
Peran Indonesia di Panggung Global
Dalam satu tahun terakhir, Prabowo aktif memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di forum internasional.
Indonesia berhasil menjadi tuan rumah KTT ASEAN+ dan Forum Energi Dunia (World Energy Forum 2025). Kedua agenda ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting di kawasan Asia-Pasifik.
Selain itu, hubungan ekonomi dengan negara mitra seperti China, Jepang, dan Uni Eropa tetap stabil. Indonesia juga meningkatkan kerja sama pertahanan dan teknologi dengan Amerika Serikat.
Namun, tantangan muncul dari dinamika geopolitik global, terutama perang dagang dan fluktuasi harga komoditas.
Tantangan ke Depan
Satu tahun pemerintahan Prabowo memperlihatkan arah kebijakan yang cukup konsisten, tetapi sejumlah tantangan besar masih menanti.
- Transformasi Ekonomi Digital
Penguatan ekonomi digital penting agar Indonesia tidak tertinggal di era AI dan big data. - Kemandirian Fiskal dan Defisit APBN
Pemerintah harus menjaga disiplin fiskal. Defisit APBN tahun 2025 tercatat 1,9% dari PDB, masih aman, tetapi tekanan belanja infrastruktur meningkat. - Ketahanan Pangan dan Energi
Krisis global bisa memengaruhi rantai pasok. Pemerintah perlu memperkuat cadangan strategis nasional. - Kualitas Pendidikan dan SDM
Program pendidikan vokasi dan pelatihan industri harus ditingkatkan agar tenaga kerja siap menghadapi transformasi industri.
“Tahun pertama selalu menjadi pondasi. Tahun-tahun berikutnya akan menentukan apakah visi besar pemerintah benar-benar tercapai,” kata ekonom Faisal Basri.
Analisis: Stabilitas Terjaga, Kualitas Pertumbuhan Jadi PR
Secara umum, ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo berhasil mempertahankan stabilitas makro.
Namun, kualitas pertumbuhan menjadi perhatian utama. Ketergantungan pada konsumsi dan komoditas harus segera dikurangi melalui diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas sektor manufaktur.
Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat tata kelola dan transparansi kebijakan agar investasi berjalan efisien dan inklusif.
Keberhasilan tahun pertama menjadi fondasi penting bagi masa depan ekonomi nasional yang lebih tangguh.
Kesimpulan
Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan hasil positif. Pertumbuhan ekonomi stabil, inflasi terkendali, dan investasi terus meningkat.
Namun, tantangan jangka panjang seperti pengangguran, ketimpangan, dan ketahanan energi harus segera diatasi agar pertumbuhan tidak hanya tinggi, tetapi juga berkeadilan.
Dengan strategi yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, dan kebijakan berbasis data, Indonesia berpeluang menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia dalam beberapa tahun mendatang.