Pada 10–21 November 2025, Indonesia hadir di konferensi perubahan iklim global COP30 yang diselenggarakan di Belém, Brasil. Delegasi Indonesia membawa sejumlah misi strategis — tidak sekadar berjanji, tetapi menunjukkan aksi konkret yang memadukan pengurangan emisi, ekonomi hijau, dan perlindungan hutan tropis. Katadata+2Ministry of Environment+2

Menegaskan posisi Indonesia di panggung global

Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan utusan khusus presiden bidang perubahan iklim, Indonesia menegaskan bahwa “kedatangan bukan sebagai penonton, tetapi sebagai penggerak”. Ministry of Environment+2Ministry of Environment+2 Target-utama yang diusung antara lain: penurunan puncak emisi sesuai Paris Agreement, penguatan regulasi pasar karbon domestik dan internasional, serta pemanfaatan hutan tropis sebagai aset strategis. Ministry of Environment+1
Dalam pidatonya, utusan khusus presiden, Hashim Djojohadikusumo, menyebut bahwa Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi — namun sekaligus berkelanjutan — hingga 8%. Katadata Ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin membuktikan bahwa pembangunan ekonomi dan transisi iklim bukan dua hal yang saling eksklusif.

Fokus aksi: Hutan, lahan & sektor karbon

Sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use – FOLU) menjadi salah satu pilar strategi Indonesia. Dalam dokumen SNDC (Second Nationally Determined Contribution), Indonesia menetapkan target emisi CO₂ sebesar 1,2 gigaton untuk skenario rendah dan 1,5 gigaton CO₂e untuk skenario tinggi pada 2035. Katadata+1
Program FOLU Net Sink diarahkan untuk menjadikan sektor hutan dan lahan sebagai penyerap karbon yang jumlahnya setara atau lebih besar daripada emisi yang dihasilkan. Saat ini sektor FOLU menyumbang sekitar 40% dari total emisi Indonesia, sehingga perannya sangat besar. Katadata
Di lapangan, pemerintah mencatat penurunan deforestasi hingga sekitar 75% sejak 2019 — langkah yang menjadi salah satu sinyal bahwa Indonesia serius menata sektor kehutanan. Katadata Selain itu, pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat untuk komunitas lokal dalam empat tahun ke depan juga menjadi bagian dari strategi inklusif yang menggabungkan keadilan sosial-ekologis. Katadata

Pasar karbon dan potensi ekonomi

Salah satu highlight misi Indonesia di COP30 adalah mempromosikan potensi pasar karbon nasional dengan standar tinggi — atau “carbon berintegritas tinggi”. Menpan+1 Paviliun Indonesia di event tersebut mengangkat empat subtema: Climate Finance, Nature, Technology, Implementation. Menpan
Pemerintah menargetkan transaksi karbon hingga 90 juta ton CO₂e dari sektor kehutanan, kelautan, energi dan industri, dengan potensi nilai ekonomi mencapai sekitar Rp 15 triliun. Katadata
Upaya ini juga mencakup persiapan untuk mempertemukan pengembang proyek karbon dengan pembeli internasional melalui forum “Seller Meet Buyer” (SMB) yang akan dilaksanakan harian di Paviliun Indonesia. Menpan+1
Selain itu, pemerintah mendorong penguatan regulasi seperti Peraturan Presiden No.110/2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon (NEK) dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Ministry of Environment+1 Semua ini menunjukkan bahwa skema karbon bukan hanya retorika tapi mulai dibingkai dalam regulasi dan mekanisme pasar.

Dana Abadi Hutan & kemitraan global

Satu agenda yang cukup ambisius adalah skema permanen untuk melindungi hutan tropis melalui penggalangan dana global — seperti Tropical Forests Forever Facility (TFFF) yang diprakarsai oleh Brasil. Indonesia menyatakan dukungannya dan siap menanam investasi sebesar US$ 1 miliar. Katadata+1
Skema ini menyediakan model “dana abadi hutan” yang memungkinkan hutan tropis dilindungi secara jangka panjang, bukan hanya proyek sementara. Dengan luas hutan Indonesia yang sangat besar, potensi manfaatnya pun signifikan. Mongabay.co.id
Melalui kerja sama global, Indonesia hendak membuktikan bahwa hutan bukan hanya sektor konservasi tapi dapat menjadi aset ekonomi sekaligus penyokong keberlanjutan. Dengan demikian, nilai hutan tropis, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pembangunan masyarakat lokal dapat berjalan beriringan.

Tantangan yang harus dihadapi

Meski penuh potensi, strategi ini tidak tanpa tantangan. Pakar menyoroti beberapa pekerjaan rumah penting:

• Kelembagaan dan tata kelola proyek karbon masih perlu diperkuat agar dapat menghasilkan kredit yang benar-benar berkualitas dan terpercaya. Mongabay.co.id+1
• Sistem registri nasional (SRN PPI) terus dikembangkan, namun transparansi lengkap dan verifikasi independen masih menjadi poin penting agar tidak terjadi klaim palsu atau double-counting. Mongabay.co.id
• Meski ada upaya memperkuat regulasi, integritas pasar karbon Indonesia perlu mendapatkan kepercayaan global agar pembeli internasional mau masuk ke skema Indonesia. Mongabay.co.id
• Untuk mendanai aksi mitigasi/penurunan emisi, Indonesia masih membutuhkan angka yang sangat besar — salah satu kajian menyebut kebutuhan sekitar Rp 4.000 triliun, dimana sumber APBN hanya mampu memasok kurang dari 20%. Mongabay.co.id
  Hal-hal tersebut menegaskan bahwa keberhasilan strategi Indonesia di COP30 bergantung tidak hanya kepada target, melainkan juga kepada pelaksanaan di lapangan: data yang solid, tata kelola yang inklusif, dan mekanisme yang kredibel.

Peluang bagi Indonesia dan implikasi ekonomi

Dari sisi peluang ekonomi, skema karbon dan hutan tropis memberi beberapa manfaat strategis:

1. Diversifikasi ekonomi hijau: Dengan memperkuat pasar karbon dan instrumen ekonomi baru, Indonesia dapat membuka jalur pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan rendah karbon.
2. Peningkatan investasi asing dan kerjasama internasional: Melalui forum seperti COP30 dan Paviliun Indonesia, negara ini menawarkan diri sebagai mitra dalam pengelolaan proyek karbon berintegritas tinggi — menarik investor global.
3. Penguatan nilai sumber daya alam tropis: Mengubah hutan dari “beban” ke aset yang menghasilkan pendapatan melalui mekanisme seperti dana abadi hutan atau kredit karbon.
4. Keunggulan diplomasi iklim: Dengan menunjukan aksi konkret, Indonesia memperkuat posisi tawar di forum global, sekaligus menggaet peran kepemimpinan di kawasan hutan tropis.
   Dari sudut bisnis, ini juga membuka peluang bagi sektor swasta dan startup teknologi hijau (misalnya monitoring hutan, verifikasi karbon berbasis satelit, registri digital) untuk memasuki ekosistem baru yang berkembang.

Arah ke depan: sinergi kebijakan dan implementasi

Untuk memastikan misi COP30 terlaksana, beberapa hal penting perlu diperkuat:

• Penguatan kerangka MRV (Measurement, Reporting, Verification) agar capaian penurunan emisi dan transaksi karbon dapat diverifikasi secara transparan. Indonesia telah menyampaikan kesiapan kerangka ini hingga 93%-emisi nasional. Ministry of Environment+1
• Kemitraan lintas sektor: Seluruh pemangku kepentingan — pemerintah pusat, daerah, masyarakat adat, swasta, dan lembaga internasional — harus dilibatkan. Pengakuan hutan adat adalah langkah inklusif yang penting.
• Regulasi dan instrumen ekonomi: Implementasi Perpres No.110/2025 dan regulasi pendukung lainnya harus berjalan dengan baik agar mekanisme karbon domestik dapat berfungsi sebagai fondasi dalam menghadapi pasar internasional.
• Transparansi dan kredibilitas pasar karbon: Agar investor luar negeri percaya, kredibilitas proyek dan registri harus terjaga bebas dari greenwashing atau klaim kosong.
• Pemanfaatan hutan sebagai aset jangka panjang: Model dana abadi hutan dan skema TFFF harus dikembangkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga hutan sekaligus menghasilkan nilai ekonomi.
  Dengan demikian, strategi Indonesia bukan hanya sekadar target 2060 Net Zero, tetapi mencakup transformasi struktural ekonomi, penggunaan teknologi, dan penguatan nilai sumber daya alam.

Kesimpulan
Dalam COP30, Indonesia tidak hanya hadir untuk “menghadiri konferensi”, tetapi membawa misi ambisius yang mencakup pengurangan emisi, mobilisasi investasi karbon, dan pemanfaatan hutan tropis sebagai aset strategis. Potensi ekonomi dari pasar karbon dan dana abadi hutan sangat besar — namun implementasi yang kredibel dan memiliki integritas menjadi kunci. Jika berhasil, Indonesia bisa menjadi negara teladan dalam menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan, serta memperkuat perannya di kancah global.
Bagi sektor swasta, investor, atau penggiat teknologi hijau — ini adalah momen untuk menyimak dan mengambil peran aktif dalam ekosistem baru yang sedang dibangun. Indonesia bukan hanya berbicara, tetapi mulai bertindak.