Pendahuluan

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selama ini, mandat utama BI terfokus pada menjaga kestabilan nilai rupiah, baik dari sisi inflasi maupun kurs. Dengan kata lain, BI lebih banyak bertugas memastikan uang kita tetap memiliki daya beli yang stabil dan sistem moneter tetap berjalan dengan baik.

Namun, baru-baru ini muncul wacana bahwa mandat Bank Indonesia akan diperluas. Tidak hanya mengurusi stabilitas rupiah, BI juga akan diberi tanggung jawab untuk lebih berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perluasan mandat ini tentu menarik perhatian banyak pihak. Sebagian menilai ini langkah positif untuk memperkuat peran BI dalam pembangunan nasional, sementara sebagian lain khawatir bahwa hal ini bisa mengurangi independensi bank sentral. Untuk memahami lebih jauh, mari kita bahas mulai dari mandat BI saat ini, alasan mengapa perlu diperluas, potensi manfaat, hingga tantangan yang akan dihadapi.

Mandat Bank Indonesia Saat Ini

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa tugas utama BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas ini diwujudkan dalam tiga bidang:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter – misalnya mengatur suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan cadangan devisa.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran – termasuk uang kartal, transfer antarbank, hingga digital banking.
3. Mengatur dan mengawasi perbankan – walau kini sebagian besar fungsi pengawasan perbankan sudah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan kata lain, BI lebih banyak fokus pada stabilitas harga dan kurs, bukan langsung pada urusan pertumbuhan ekonomi atau penciptaan lapangan kerja.

Mengapa Mandat BI Perlu Diperluas?

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah mempertimbangkan perluasan mandat BI:

a. Dukungan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari ketidakpastian global, daya saing industri, hingga penyerapan tenaga kerja. BI dinilai bisa berkontribusi lebih dalam mendorong pertumbuhan, misalnya dengan kebijakan moneter yang pro-pembangunan.

b. Contoh dari Negara Lain

Di Amerika Serikat, Federal Reserve memiliki “dual mandate”: menjaga inflasi sekaligus mendorong lapangan kerja. Artinya, bank sentral tidak hanya fokus pada stabilitas harga, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Model seperti ini dianggap bisa diadopsi oleh Indonesia.

c. Kebutuhan Pasca Krisis

Setelah pandemi COVID-19 dan berbagai gejolak global, banyak negara mulai menyesuaikan peran bank sentral agar lebih fleksibel dan responsif. Indonesia pun dinilai perlu langkah serupa untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh.

Apa Bentuk Perluasan Mandat Itu?

Jika wacana ini diwujudkan, beberapa bentuk perluasan mandat BI antara lain:

• Tidak hanya menjaga inflasi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalnya, BI bisa menurunkan suku bunga lebih agresif untuk mendorong investasi dan konsumsi.
• Lebih aktif dalam pembiayaan pembangunan. BI bisa mendukung pembiayaan proyek strategis nasional melalui kebijakan likuiditas.
• Kebijakan moneter yang sinergis dengan fiskal. BI akan lebih erat bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan.

Manfaat Perluasan Mandat

a. Pertumbuhan Ekonomi Lebih Terjaga

Dengan mandat baru, BI bisa lebih fleksibel menyesuaikan kebijakannya agar tidak hanya menjaga inflasi, tetapi juga memastikan ekonomi tetap tumbuh stabil.

b. Kebijakan Moneter Lebih Pro-Pertumbuhan

Contohnya, BI bisa menurunkan suku bunga untuk mendorong kredit usaha, atau menyediakan likuiditas tambahan bagi sektor produktif.

c. Sinergi dengan Pemerintah

Pemerintah memiliki target pembangunan jangka panjang. Jika BI lebih terlibat, maka kebijakan moneter dan fiskal bisa lebih selaras dalam mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Risiko dan Tantangan

Meski tampak menjanjikan, perluasan mandat ini juga memiliki sejumlah risiko:

a. Independensi Bank Sentral Bisa Terancam

Selama ini, BI dikenal sebagai lembaga independen. Jika mandatnya terlalu luas ke arah politik ekonomi, ada risiko intervensi dari pihak eksekutif sehingga BI tidak lagi netral.

b. Fokus Bisa Terganggu

Tugas menjaga stabilitas rupiah saja sudah kompleks. Jika ditambah tugas mendorong pertumbuhan, BI bisa kehilangan fokus dan tidak optimal dalam menjaga inflasi atau kurs.

c. Potensi Inflasi Lebih Tinggi

Jika BI terlalu longgar menurunkan suku bunga demi mendorong pertumbuhan, risiko inflasi bisa meningkat dan justru merugikan masyarakat.

d. Koordinasi dengan OJK dan Pemerintah

Perluasan mandat bisa menimbulkan tumpang tindih dengan peran lembaga lain, seperti OJK dan Kementerian Keuangan. Koordinasi yang buruk justru membuat kebijakan tidak efektif.

Pandangan Pro dan Kontra

Pihak yang Mendukung:

• Pemerintah: butuh tambahan instrumen kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan.
• Pelaku Usaha: berharap akses kredit lebih mudah dan murah.
• Sebagian Akademisi: melihat contoh Fed di AS sebagai model positif.

Pihak yang Menolak atau Skeptis:

• Ekonom Independen: khawatir BI jadi alat politik fiskal.
• Investor: takut hilangnya independensi akan menurunkan kepercayaan pasar.
• Sebagian DPR: mengingatkan agar jangan sampai BI “dipaksa” mendukung program pemerintah tanpa perhitungan jangka panjang.

Perbandingan dengan Negara Lain

• Amerika Serikat: Federal Reserve punya mandat ganda (inflasi & pekerjaan).
• Uni Eropa: European Central Bank fokus hanya pada inflasi.
• Jepang: Bank of Japan cukup fleksibel, sering mendukung program fiskal melalui pembelian obligasi pemerintah.

Artinya, setiap negara punya model berbeda. Indonesia perlu hati-hati memilih agar sesuai dengan kondisi domestik.

Kesimpulan

Wacana “Mandat Bank Indonesia Bisa Diperluas ke Pertumbuhan Ekonomi” menunjukkan adanya keinginan pemerintah untuk memperkuat peran BI dalam mendukung pembangunan nasional.

Perluasan ini bisa memberi banyak manfaat, seperti sinergi kebijakan, dukungan lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, dan dorongan bagi sektor riil. Namun, ada risiko besar terkait independensi, inflasi, serta fokus kebijakan moneter.

Jika benar dilaksanakan, kunci keberhasilannya ada pada desain regulasi yang jelas, pembagian tugas antar lembaga yang tegas, dan komitmen menjaga independensi BI meski mandatnya lebih luas.

Dengan begitu, BI bisa menjadi bank sentral yang tidak hanya menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga turut berperan nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.