Ketegangan antara China dan Amerika Serikat (AS) kembali meningkat. Kali ini, Beijing secara terbuka menuduh Washington melakukan serangan siber terhadap sistem sektor vital di China.
Dalam pernyataannya, pemerintah China menuding bahwa tindakan itu merupakan upaya sistematis untuk melemahkan keamanan nasional dan mencampuri urusan dalam negeri mereka.
Tuduhan ini menambah panjang daftar konflik antara dua negara adidaya tersebut — mulai dari perdagangan, teknologi, hingga keamanan siber.
Sementara AS menolak tuduhan itu, China menegaskan telah menemukan bukti kuat terkait aktivitas spionase siber yang dilakukan oleh badan intelijen Amerika.
Latar Belakang Ketegangan Siber China–AS
Hubungan antara China dan AS telah lama diwarnai persaingan di berbagai bidang, terutama teknologi dan keamanan digital.
Sejak era 2010-an, kedua negara saling menuduh melakukan peretasan dan pencurian data penting.
Washington menuduh Beijing berada di balik serangan terhadap lembaga pemerintah dan perusahaan teknologi AS, sementara China menganggap tuduhan itu sebagai propaganda politik.
Kini, situasi berbalik: China justru menuduh AS melakukan serangan siber besar-besaran terhadap jaringan komputer yang mengendalikan infrastruktur vital seperti energi, telekomunikasi, dan transportasi.
Isi Tuduhan China
Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Kementerian Keamanan Negara China (MSS), pemerintah mengklaim telah mendeteksi serangkaian serangan siber yang bersumber dari alamat IP yang teridentifikasi milik lembaga AS, termasuk National Security Agency (NSA).
Menurut Beijing, para peretas berhasil menembus sistem internal beberapa lembaga pemerintah daerah, universitas, dan bahkan perusahaan energi milik negara.
Data yang disasar disebut mencakup informasi logistik, komunikasi internal, serta detail keamanan jaringan nasional.
“Amerika Serikat telah lama memanfaatkan keunggulan teknologinya untuk memata-matai, meretas, dan mencuri data dari negara lain, termasuk China. Tindakan ini adalah bentuk ancaman nyata terhadap kedaulatan digital kami,”
ujar juru bicara Kementerian Keamanan Negara.
China juga menyebut bahwa serangan ini bagian dari operasi spionase global AS yang menargetkan sekutu dan pesaingnya sekaligus.
Bahkan, Beijing menuduh bahwa AS bekerja sama dengan beberapa negara Barat untuk membangun jaringan pengawasan digital yang melampaui batas etika dan hukum internasional.
Respons Amerika Serikat
Menanggapi tuduhan tersebut, Gedung Putih dan Departemen Pertahanan AS menolak semua klaim yang diajukan oleh China.
AS menyebut bahwa tuduhan itu tidak berdasar dan merupakan upaya Beijing untuk mengalihkan perhatian dari aktivitas siber yang dilakukan oleh kelompok peretas China sendiri.
Dalam pernyataannya, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS menyebut bahwa Washington memiliki bukti kuat tentang serangan siber yang dilakukan oleh grup peretas berbasis di China, seperti “Volt Typhoon” dan “APT 41”, yang sebelumnya menyerang jaringan pemerintah AS, perusahaan telekomunikasi, dan sektor pertahanan.
“China berusaha menciptakan narasi palsu untuk menggiring opini dunia. Faktanya, mereka adalah salah satu aktor siber paling agresif di dunia,”
ujar pejabat AS tersebut.
Kedua pihak kini saling menuduh, menciptakan perang narasi yang makin memperkeruh hubungan diplomatik yang memang sudah rapuh sejak lama.
Sektor yang Diserang dan Dampaknya
China menegaskan bahwa serangan siber kali ini tidak hanya bersifat percobaan, melainkan telah berdampak nyata terhadap beberapa sistem operasional penting.
Beberapa sektor yang disebut terdampak antara lain:
- Energi dan Kelistrikan
Sistem monitoring jaringan listrik di beberapa provinsi dilaporkan sempat mengalami gangguan.
Meskipun tidak menyebabkan pemadaman besar, insiden ini membuat pemerintah China meningkatkan status kewaspadaan nasional. - Transportasi dan Komunikasi
Beberapa pusat data transportasi dan operator telekomunikasi dilaporkan menerima serangan dari luar negeri yang mencoba mengambil data pengguna. - Institusi Pendidikan dan Riset
Universitas dan lembaga penelitian menjadi target utama karena dianggap menyimpan informasi strategis, termasuk hasil riset teknologi tinggi dan militer.
Beijing menilai serangan ini adalah bagian dari upaya melemahkan infrastruktur strategis China menjelang peningkatan investasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan (AI) dan energi terbarukan.
Konteks Politik dan Teknologi
Persaingan China dan AS memang tidak hanya soal keamanan digital, tetapi juga dominasi teknologi global.
Kedua negara bersaing ketat dalam pengembangan chip semikonduktor, jaringan 5G, satelit, dan AI.
AS menuduh China menggunakan perusahaan teknologi seperti Huawei dan ZTE untuk melakukan pengumpulan data secara diam-diam.
Sebaliknya, China menuduh AS melakukan tindakan hipokrit karena mereka sendiri menjalankan program pengawasan global melalui badan intelijen seperti NSA.
Kasus Edward Snowden pada tahun 2013 menjadi salah satu bukti kuat bahwa AS memang melakukan pemantauan rahasia terhadap berbagai negara, termasuk sekutunya di Eropa.
Kini, dengan kemajuan teknologi komunikasi, persaingan tersebut semakin sengit dan meluas ke ranah siber.
Strategi Pertahanan Siber China
Sebagai respons terhadap tuduhan dan serangan ini, China memperkuat kebijakan keamanan nasionalnya melalui pembentukan Pusat Pertahanan Siber Nasional.
Langkah ini sejalan dengan misi Presiden Xi Jinping yang ingin menjadikan China mandiri dalam bidang teknologi dan tidak bergantung pada sistem Barat.
Beberapa langkah yang ditempuh antara lain:
- Meningkatkan keamanan jaringan 5G dan data nasional.
- Melarang penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras asal AS di lembaga pemerintahan.
- Mengembangkan sistem operasi dan chip buatan dalam negeri.
- Mengawasi aktivitas siber asing dengan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi ancaman lebih cepat.
China juga memperkuat kerja sama keamanan digital dengan negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).
Koalisi ini berupaya membangun “Internet yang berdaulat”, yaitu sistem jaringan independen yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan teknologi Barat.
Dampak terhadap Hubungan Global
Tuduhan ini berpotensi memperburuk hubungan diplomatik antara China dan AS yang sudah tegang akibat perang dagang dan isu Taiwan.
Selain itu, konflik siber ini juga bisa mempengaruhi hubungan ekonomi global, terutama di sektor teknologi dan energi.
Beberapa analis menilai bahwa serangan siber akan menjadi “senjata baru” dalam politik internasional.
Alih-alih berperang secara fisik, negara-negara kini berkompetisi di dunia maya untuk menguasai data dan sistem informasi lawan.
Dunia pun kini terbagi dalam dua kubu besar:
- Blok Barat, yang dipimpin oleh AS dan sekutunya (NATO, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan).
- Blok Timur, yang dipelopori oleh China dan Rusia dengan visi internet yang lebih tertutup dan nasionalistik.
Kedua kubu ini terus bersaing dalam menentukan masa depan tatanan digital dunia.
Pandangan Analis Keamanan Siber
Menurut para analis, tuduhan saling serang ini menunjukkan bahwa perang siber kini menjadi bagian dari strategi geopolitik global.
Negara yang menguasai data dan jaringan komunikasi memiliki keunggulan strategis dalam bidang militer, ekonomi, dan politik.
Beberapa ahli menyebut, baik China maupun AS memiliki kemampuan siber yang sangat canggih.
Perbedaannya terletak pada pendekatan dan transparansi.
AS cenderung terbuka terhadap publik dan media, sementara China lebih tertutup dan menjaga informasi secara ketat.
Selain itu, perang siber bukan hanya soal meretas jaringan, tetapi juga tentang membentuk opini publik.
Dengan menuduh pihak lain, negara dapat mengalihkan perhatian dari kelemahan internalnya sendiri.
Kesimpulan
Tuduhan China terhadap AS menandai babak baru dalam persaingan teknologi dan keamanan siber global.
Serangan terhadap sistem vital, seperti energi dan telekomunikasi, menunjukkan betapa pentingnya peran dunia digital dalam menjaga kedaulatan sebuah negara.
Meski kedua pihak saling menyangkal dan menuduh, kenyataannya dunia kini berada di era di mana perang tidak lagi selalu menggunakan senjata, melainkan kode, virus, dan algoritma.
Bagi masyarakat global, isu ini menjadi pengingat bahwa keamanan digital bukan lagi urusan pribadi, melainkan bagian dari strategi pertahanan nasional.
Dengan meningkatnya ketegangan ini, dunia tampaknya akan terus menyaksikan perang siber senyap antara dua kekuatan terbesar di planet ini — China dan Amerika Serikat — yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.