Indonesia Prihatin atas Banding Uni Eropa di WTO Terkait Sengketa CVD Baja Nirkarat

Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam setelah Uni Eropa mengajukan banding terhadap Putusan Panel Sengketa DS616 di World Trade Organization (WTO). Sengketa ini berkaitan dengan penerapan countervailing duties (CVD) Uni Eropa terhadap produk baja nirkarat Indonesia. Langkah banding yang disampaikan pada 21 November 2025 itu muncul pada saat WTO masih menghadapi krisis di Badan Banding, sehingga menimbulkan kekhawatiran baru atas penyelesaian sengketa yang semakin tertunda.

UE Ajukan Banding di Tengah Ketidakpastian Badan Banding WTO

Krisis Badan Banding WTO sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Ketika kapasitas lembaga tersebut tidak berfungsi secara penuh, setiap banding otomatis membuat kasus berhenti di tengah jalan. Situasi itu memicu keprihatinan Indonesia karena penyelesaian sengketa yang seharusnya memberikan kepastian justru kembali menggantung.

Indonesia memandang bahwa banding UE tidak hanya memperpanjang proses, tetapi juga menghambat keadilan bagi negara pengekspor. Selain itu, langkah tersebut berpotensi memperburuk dinamika perdagangan global karena negara lain bisa mengikuti strategi serupa untuk menghindari implementasi putusan panel.

Putusan Panel WTO Menangkan Indonesia

Panel WTO sebelumnya memeriksa sengketa DS616 secara menyeluruh. Setelah melakukan penilaian objektif, panel menyimpulkan bahwa pengenaan CVD Uni Eropa terhadap baja nirkarat Indonesia tidak sesuai dengan aturan WTO. Panel menyatakan bahwa UE keliru ketika menilai adanya subsidi yang merugikan industri mereka dari ekspor Indonesia.

Putusan tersebut sangat penting karena berdampak langsung terhadap akses pasar baja Indonesia di Eropa. Dengan adanya CVD, produk baja nirkarat Indonesia menghadapi hambatan signifikan berupa kenaikan biaya yang membuatnya kurang kompetitif dibandingkan produk negara lain.

Pernyataan Tegas dari Pemerintah Indonesia

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, memberikan respon tegas melalui pernyataan resmi. Ia menekankan bahwa langkah banding Uni Eropa tidak sejalan dengan upaya menciptakan sistem perdagangan internasional yang adil.

“Panel WTO telah memeriksa kasus secara objektif dan menyimpulkan bahwa pengenaan CVD oleh Uni Eropa keliru dan melanggar aturan. Seharusnya, UE menghentikan CVD tersebut. Karena itu, kami sangat prihatin atas banding ini,” ujar Budi.

Pemerintah menilai bahwa Uni Eropa seharusnya menghormati putusan panel dan segera menarik kebijakan CVD. Karena banding diajukan di tengah krisis Badan Banding, implementasi putusan kini terhenti hingga waktu yang tidak pasti.

Dampak Langsung Terhadap Industri Baja Indonesia

Industri baja nirkarat Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Permintaan global meningkat, dan Indonesia berhasil memperluas jejak ekspornya melalui peningkatan kapasitas produksi. Namun, kebijakan CVD Uni Eropa menghambat ekspansi tersebut.

Para pelaku industri dalam negeri merasa dirugikan karena kebijakan UE menimbulkan biaya tambahan yang tidak mencerminkan kondisi riil pasar. Tanpa CVD, produk Indonesia mampu bersaing secara sehat karena kualitas dan efisiensi produksinya tinggi.

Selain itu, perusahaan baja nasional juga menilai bahwa langkah UE bersifat protektif. Jika kebijakan tersebut berlanjut, negara-negara lain dapat meniru tindakan serupa sehingga menciptakan hambatan baru bagi produk Indonesia di pasar global.

Dinamika Hubungan Dagang Indonesia–Uni Eropa

Sengketa CVD ini hanyalah satu dari banyak isu yang muncul dalam hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa. Keduanya memiliki kepentingan ekonomi yang besar, terutama dalam sektor logam, energi terbarukan, dan komoditas strategis. Namun, Uni Eropa beberapa kali menerapkan kebijakan perdagangan yang dianggap merugikan Indonesia.

Sebelumnya, isu larangan ekspor nikel Indonesia juga memicu ketegangan setelah UE menggugat kebijakan tersebut di WTO. Dengan munculnya sengketa DS616, hubungan kedua pihak kembali berada di titik yang sensitif.

Indonesia berharap bahwa Uni Eropa dapat menunjukkan iktikad baik dengan menerima putusan panel dan memperbaiki pendekatan mereka dalam sengketa perdagangan.

Krisis Badan Banding Membuat Masalah Semakin Rumit

Badan Banding WTO mengalami kelumpuhan sejak 2019 karena tidak memiliki jumlah anggota yang cukup untuk menjalankan fungsi. Kondisi itu menyebabkan banyak sengketa berhenti pada tahap banding dan tidak pernah mencapai penyelesaian final.

Dengan mengajukan banding, UE memanfaatkan celah sistem tersebut. Tindakan itu menunda implementasi putusan panel dan membuat Indonesia tidak bisa memperoleh kepastian hukum dalam waktu dekat. Pemerintah menilai bahwa langkah semacam ini merusak integritas sistem penyelesaian sengketa WTO.

Karena itu, Indonesia berencana melakukan konsultasi aktif dengan anggota WTO lainnya agar sistem kembali berfungsi normal. Pemerintah juga mendorong perbaikan struktur penyelesaian sengketa melalui forum multilateral.

Indonesia Tetap Komitmen pada Aturan WTO

Meskipun kecewa dengan langkah Uni Eropa, Indonesia tetap menegaskan komitmen penuh terhadap aturan WTO. Pemerintah percaya bahwa sistem multilateral masih menjadi fondasi terpenting untuk menciptakan perdagangan global yang terbuka, adil, dan dapat diprediksi.

Indonesia bertekad melanjutkan pembelaan dalam sengketa DS616 hingga putusan bisa digunakan secara efektif. Pemerintah juga bekerja sama dengan pelaku industri untuk memitigasi dampak jangka pendek sambil mempersiapkan strategi pasar alternatif di kawasan Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

Upaya Diplomasi dan Langkah Lanjutan

Kementerian Perdagangan akan memperkuat diplomasi perdagangan dengan pemerintah Uni Eropa. Dialog bilateral dan pertemuan teknis akan berlangsung secara intensif untuk menjaga stabilitas hubungan dagang. Selain itu, Indonesia mempertimbangkan opsi penyelesaian lain seperti arbitrase atau konsultasi tambahan jika proses di WTO tetap terhambat.

Pemerintah memastikan bahwa industri baja Indonesia tidak akan berjalan sendiri menghadapi persoalan ini. Dukungan regulasi, insentif ekspor, dan fasilitasi pasar baru akan terus diperkuat agar daya saing produk nasional tetap tinggi.