Menkeu Purbaya Tegaskan APBN Tak Boleh Jadi Solusi Utang Kereta Cepat KCJB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN tidak boleh menjadi solusi utama untuk membayar utang KCJB. Pemerintah kini mengkaji skema pembayaran baru yang lebih proporsional tanpa membebani fiskal negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN tidak boleh menjadi jalan keluar utama untuk menyelesaikan persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia ingin penggunaan anggaran negara tetap fokus pada program prioritas yang benar-benar mendesak.

Saat ditemui di kantornya pada Jumat (14/11/2025), Purbaya menjelaskan bahwa struktur pendanaan KCJB sudah tersusun dari awal. Karena itu, ia melihat langkah menggunakan APBN sebagai opsi yang paling tidak ideal.

Presiden Prabowo Mendorong Penyelesaian Masalah Utang KCJB

Walau Purbaya menolak penggunaan APBN secara penuh, ia mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap meminta pemerintah menyelesaikan persoalan utang tersebut. Presiden ingin penyelesaian berjalan cepat agar proyek Whoosh tidak mengganggu kesinambungan pembangunan transportasi nasional.

Purbaya memahami arahan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang mencari formula terbaik agar keputusan akhir tidak menambah tekanan terhadap fiskal negara.

Pemerintah Menyusun Opsi Pembayaran yang Lebih Proporsional

Setelah melakukan beberapa kajian, Purbaya melihat kemungkinan untuk membagi beban pembayaran secara lebih proporsional. Ia menyebut bahwa pemerintah lebih mungkin menanggung bagian infrastruktur, seperti rel, jalur, dan konstruksi pendukung.

Sebaliknya, komponen rolling stock—yang mencakup kereta, peralatan operasi, dan stasiun—lebih tepat ditanggung oleh pihak lain sesuai perjanjian awal pendanaan. Dengan skema ini, pemerintah berharap tanggung jawab pembayaran menjadi lebih terukur.

Purbaya Berbicara Blak-Blakan: “Kalau saya, mending tidak bayar”

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan pandangan pribadinya secara langsung. Ia sebenarnya tidak ingin pemerintah mengambil beban utang tersebut.

Kalau saya, mending enggak bayar. Tapi itu kan ada kebijakan pemimpin di atas, dan ini belum putus,” ujarnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses diskusi masih berlangsung. Setiap keputusan masih menunggu pembahasan lanjutan dengan Presiden dan pihak terkait lainnya.

Pemerintah Menjaga Stabilitas Fiskal di Tengah Beban Utang

Purbaya mengingatkan bahwa setiap keputusan mengenai utang KCJB akan berdampak langsung pada APBN. Karena itu, pemerintah tidak ingin menetapkan kebijakan secara tergesa-gesa. Ia menegaskan bahwa stabilitas fiskal tetap menjadi prioritas.

Tim kementerian saat ini sedang menyusun beberapa simulasi pembiayaan. Pemerintah ingin memastikan bahwa pembayaran utang tidak mengganggu belanja publik dan program pembangunan yang sudah berjalan.

Kesimpulan: Solusi Utang KCJB Sedang Dipercepat Tanpa Mengorbankan APBN

Pembahasan mengenai utang KCJB masih berlangsung. Namun Purbaya memastikan beberapa hal:

  • APBN tidak boleh menjadi solusi utama,
  • pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan utang,
  • keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo,
  • dan opsi pembayaran yang paling kuat adalah pembagian beban yang fokus pada infrastruktur, bukan rolling stock.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap proyek KCJB tetap berjalan lancar tanpa menambah beban fiskal negara secara berlebihan.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *