PHK marak terjadi sementara laporan BPS menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12 persen. Apa yang terjadi?
18 Agustus 2025 | 09.32 WIB
ndonesia kembali mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen pada kuartal terbaru. Angka ini terlihat stabil dan relatif kuat dibandingkan dengan banyak negara lain yang sedang menghadapi perlambatan global. Pemerintah menyebut pencapaian tersebut sebagai tanda daya tahan ekonomi nasional. Namun, kenyataan di lapangan justru berbeda. Banyak perusahaan melakukan PHK massal, dan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Kondisi ini membuat publik bertanya: apakah ada yang salah dengan arah pertumbuhan ekonomi kita?
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Selalu Menyerap Tenaga Kerja
Pertumbuhan ekonomi dihitung melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator ini menggambarkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Akan tetapi, PDB hanya mencatat angka output, bukan jumlah tenaga kerja yang terserap.
Pertumbuhan bisa terjadi tanpa penciptaan lapangan kerja baru. Misalnya, sektor tambang dan energi mampu meningkatkan nilai produksi ketika harga komoditas naik. Perusahaan besar pun bisa menaikkan kapasitas melalui investasi teknologi tanpa menambah banyak karyawan. Di sisi lain, digitalisasi dan otomatisasi justru mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual.
Inilah alasan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia dan PHK bisa terjadi secara bersamaan.
Gelombang PHK di Tengah Pertumbuhan
Fenomena PHK tidak bisa dipandang sebagai kasus individual. Data dari serikat pekerja dan asosiasi industri menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
- Manufaktur dan Tekstil: permintaan ekspor melemah, terutama dari Amerika Serikat dan Eropa. Banyak pabrik mengurangi kapasitas produksi dan merumahkan pekerja.
- Ritel: pergeseran ke belanja online memukul toko fisik. Perusahaan besar menutup gerai di sejumlah kota untuk memangkas biaya.
- Teknologi dan Startup: gelombang efisiensi terjadi setelah investor menahan pendanaan. Ribuan pekerja di sektor digital kehilangan pekerjaan.
Masyarakat melihat kontradiksi ini dengan bingung. Ekonomi tumbuh di atas lima persen, tetapi berita PHK datang hampir setiap minggu.
Apakah Ada yang Salah dengan Pertumbuhan?
Pertanyaan besar muncul: apakah pertumbuhan ekonomi yang kita capai benar-benar sehat? Para ekonom menilai, masalah bukan pada angka pertumbuhan, melainkan pada struktur pertumbuhan.
1. Pertumbuhan Didominasi Sektor Tidak Padat Karya
Sektor pertambangan, energi, dan infrastruktur memberi kontribusi besar pada PDB. Namun, sektor ini tidak banyak menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, sektor padat karya seperti manufaktur dan UMKM justru melemah.
2. Produktivitas Naik, Tenaga Kerja Menurun
Digitalisasi, robotisasi, dan sistem otomatis meningkatkan efisiensi. Output naik, tetapi jumlah pekerja turun. Perusahaan lebih memilih investasi mesin daripada menambah karyawan.
3. Konsumsi Rumah Tangga Melemah
Konsumsi memang masih menjadi motor utama ekonomi. Tetapi, daya beli masyarakat menurun akibat kenaikan harga pangan, biaya transportasi, dan cicilan. Akibatnya, sektor ritel dan industri padat karya yang bergantung pada konsumsi domestik justru tertekan.
Dampak Sosial: Pertumbuhan Tidak Dirasa Rakyat
Pertumbuhan ekonomi seharusnya memberi manfaat luas. Namun, dalam kenyataan, banyak pekerja justru merasa tidak ikut tumbuh. Harga kebutuhan pokok terus naik, sementara kesempatan kerja berkurang.
Seorang buruh pabrik di Jawa Barat mengaku gajinya stagnan selama dua tahun terakhir. Ia melihat rekan-rekannya terkena PHK meskipun berita televisi menyebut ekonomi Indonesia tumbuh. Situasi ini menciptakan kesenjangan persepsi: angka statistik membaik, tetapi kesejahteraan rakyat tidak meningkat.
Kalimat pasif contoh (≤10%): Banyak pekerja terdampak oleh kebijakan efisiensi perusahaan.
Apa yang Harus Dilakukan?
Untuk mengatasi paradoks pertumbuhan ekonomi dan PHK, pemerintah serta pelaku usaha perlu mengambil langkah nyata.
- Mendorong Sektor Padat Karya
Industri yang menyerap tenaga kerja harus mendapatkan insentif pajak, dukungan infrastruktur, dan akses pembiayaan. UMKM juga perlu diperkuat agar bisa bersaing. - Meningkatkan Kualitas SDM
Program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) perlu diperluas. Pekerja yang terdampak PHK bisa beralih ke sektor lain yang sedang tumbuh. - Memperkuat Perlindungan Sosial
Pekerja yang kehilangan pekerjaan butuh jaring pengaman. BPJS Ketenagakerjaan dan program pemerintah harus menyalurkan bantuan secara cepat dan tepat. - Mengubah Orientasi Pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi jangan hanya dikejar untuk angka PDB. Kualitas pertumbuhan, pemerataan, dan inklusi sosial harus menjadi prioritas.
Penutup: Pertumbuhan untuk Siapa?
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen memang patut diapresiasi. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa ribuan pekerja terkena PHK. Angka pertumbuhan tidak otomatis menjamin kesejahteraan.
Pertanyaan penting yang harus kita jawab adalah: pertumbuhan ini untuk siapa? Jika hanya segelintir sektor yang menikmati hasil, maka rakyat luas tidak akan merasakan manfaatnya.
Solusi ada di tangan pembuat kebijakan dan pelaku usaha. Dengan mendorong pertumbuhan yang inklusif, berfokus pada lapangan kerja, serta memperkuat perlindungan sosial, ekonomi Indonesia bisa benar-benar tumbuh bersama rakyatnya.