Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, kembali menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi birokrasi Indonesia. Dalam sebuah forum publik pekan ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti persoalan mendasar di dua institusi vital negara: Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Ahok menegaskan bahwa jika pemerintah serius ingin menciptakan lapangan kerja berkualitas, maka kedua lembaga tersebut harus dibersihkan dari praktik korupsi dan pungutan liar. Pernyataannya langsung mendapat perhatian luas dari publik, terutama karena isu reformasi birokrasi di sektor keuangan selalu menjadi topik sensitif.
Kritik Terhadap Birokrasi Fiskal
Ahok menyebut bahwa sektor pajak dan bea cukai adalah “urat nadi” penerimaan negara. Namun sayangnya, kedua lembaga itu sering kali tersandera oleh perilaku koruptif oknum di dalamnya.
Menurutnya, selama sistem di dua lembaga tersebut belum benar-benar bersih, maka upaya pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi dan menarik investasi tidak akan optimal.
“Bagaimana mau buka lapangan kerja kalau investasi dipersulit? Investor takut karena urusan pajak dan bea cukai sering tidak jelas,” tegas Ahok dalam pidatonya.
Kritik itu menggambarkan keresahan lama dunia usaha yang kerap menghadapi hambatan administrasi dan praktik tidak transparan dalam proses perpajakan maupun kepabeanan.
Pajak dan Bea Cukai: Pilar yang Terguncang
Sebagai dua lembaga pengumpul pendapatan negara terbesar, Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai memiliki peran strategis dalam menjaga keuangan negara. Pajak menyumbang lebih dari 70% penerimaan APBN, sementara bea cukai menopang sektor perdagangan dan ekspor-impor.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, keduanya sering menjadi sorotan publik. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang dan gaya hidup mewah sejumlah pejabatnya membuat kepercayaan masyarakat menurun.
Ahok menilai, situasi ini bukan hanya masalah moral, tetapi juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi. Ketika pelaku usaha kehilangan kepercayaan, mereka menahan ekspansi atau bahkan memilih pindah ke negara lain yang lebih kondusif.
Dampak Korupsi terhadap Lapangan Kerja
Ahok menekankan bahwa praktik korupsi di sektor fiskal memiliki efek berantai yang luas.
Ia menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga menghilangkan kesempatan kerja bagi jutaan orang.
“Kalau investor mundur karena urusan pajak dan bea cukai tidak transparan, artinya pekerja kehilangan peluang kerja. Negara kehilangan pajak, rakyat kehilangan harapan,” katanya.
Menurut Ahok, sistem yang korup akan menciptakan ekonomi biaya tinggi. Perusahaan harus membayar “biaya tak resmi” agar urusannya lancar, dan beban itu akhirnya ditanggung masyarakat melalui harga barang yang lebih mahal.
Seruan Reformasi Total
Ahok menyerukan reformasi total di sektor pajak dan bea cukai. Ia menilai, perubahan tidak cukup dilakukan lewat rotasi jabatan atau kampanye moral, tetapi harus menyentuh struktur, sistem pengawasan, dan budaya kerja.
Ia mencontohkan pentingnya penggunaan teknologi digital dalam proses administrasi agar interaksi langsung antara pegawai dan wajib pajak berkurang. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan independen yang benar-benar transparan.
“Selama masih ada ruang untuk negosiasi di bawah meja, korupsi akan terus hidup. Harus dibangun sistem yang tidak memberi peluang sedikit pun untuk bermain-main dengan uang negara,” ujar Ahok dengan nada tegas.
Dukungan dari Pengamat dan Publik
Pernyataan Ahok mendapat dukungan dari berbagai kalangan, terutama pelaku usaha dan ekonom. Mereka menilai apa yang disampaikan Ahok adalah realita yang sudah lama terjadi.
Menurut analis ekonomi, reformasi birokrasi di bidang fiskal adalah syarat utama agar Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%. Tanpa lembaga fiskal yang bersih, penerimaan pajak akan bocor dan kepercayaan investor menurun.
Beberapa pengusaha juga menilai, keberanian Ahok menyuarakan isu ini perlu diapresiasi karena tidak banyak pejabat publik yang berani berbicara terbuka mengenai permasalahan di dalam sistem pajak dan kepabeanan.
Tantangan Reformasi
Meski gagasan Ahok disambut positif, pelaksanaannya tidak mudah. Reformasi birokrasi di sektor pajak dan bea cukai selalu menghadapi resistensi dari dalam.
Banyak pegawai yang sudah terbiasa dengan sistem lama, sementara penegakan hukum terhadap pelanggaran internal sering kali tidak konsisten. Di sisi lain, reformasi memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat dan dukungan publik yang luas.
Ahok menilai, perubahan hanya bisa terjadi jika pimpinan lembaga memiliki integritas tinggi dan berani mengambil risiko politik.
“Kalau takut kehilangan jabatan, jangan bicara soal reformasi. Orang yang mau bersih harus siap kehilangan jabatan,” ujarnya menambahkan.
Hubungan Pajak Bersih dan Investasi
Ahok juga menekankan hubungan langsung antara pajak yang bersih dan minat investasi asing. Investor global sangat memperhatikan transparansi fiskal sebelum menanamkan modal.
Jika sistem pajak dan bea cukai tidak dapat dipercaya, mereka akan menilai risiko berbisnis di Indonesia terlalu tinggi. Akibatnya, modal asing akan mengalir ke negara tetangga seperti Vietnam atau Malaysia yang dianggap lebih efisien.
Oleh karena itu, Ahok menegaskan, membersihkan sektor pajak bukan hanya soal moral, melainkan strategi ekonomi jangka panjang. Dengan lembaga fiskal yang bersih, arus investasi meningkat, industri berkembang, dan lapangan kerja bertambah.
Langkah Konkret yang Didorong Ahok
Ahok menyarankan beberapa langkah nyata untuk mempercepat reformasi pajak dan bea cukai:
- Digitalisasi penuh sistem administrasi, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak.
- Penguatan lembaga pengawasan internal dan eksternal dengan audit terbuka.
- Sanksi keras bagi pejabat yang melanggar, termasuk pencabutan hak pensiun dan pelarangan jabatan publik seumur hidup.
- Transparansi gaji dan kekayaan pejabat fiskal melalui publikasi rutin.
- Pelibatan masyarakat dan media dalam mengawasi kebijakan fiskal.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut tidak hanya menekan korupsi, tetapi juga membangun budaya kerja baru yang profesional dan berorientasi pelayanan publik.
Konteks Ekonomi Indonesia
Kritik Ahok muncul di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Tekanan inflasi, pelemahan nilai tukar, dan perlambatan ekspor membuat Indonesia membutuhkan strategi fiskal yang solid.
Pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan pajak hingga lebih dari Rp 2.000 triliun dalam APBN tahun depan. Namun target itu akan sulit tercapai tanpa sistem yang bersih dan efisien.
Ahok menilai, ini saat yang tepat bagi pemerintah untuk menjadikan reformasi birokrasi fiskal sebagai agenda utama, bukan sekadar wacana.
Respons Pemerintah
Menanggapi kritik Ahok, sejumlah pejabat Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pemerintah memang sedang memperkuat sistem pengawasan di sektor pajak dan bea cukai.
Reformasi pajak tahap kedua tengah berlangsung, dengan fokus pada digitalisasi layanan dan transparansi data wajib pajak. Di sisi bea cukai, pemerintah berupaya mempercepat perizinan ekspor-impor untuk menekan potensi pungli.
Meski demikian, banyak pihak menilai langkah-langkah tersebut belum cukup radikal. Mereka berharap kritik seperti yang disampaikan Ahok bisa menjadi pemicu perubahan yang lebih nyata dan menyeluruh.
Kesimpulan
Pernyataan keras Ahok tentang perlunya pembersihan di sektor pajak dan bea cukai bukan sekadar kritik politik, melainkan peringatan serius bagi masa depan ekonomi Indonesia.
Selama dua lembaga strategis itu masih diwarnai penyimpangan, upaya menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi akan selalu terhambat. Reformasi harus dilakukan bukan hanya di permukaan, tetapi hingga ke akar budaya birokrasi.
Ahok menegaskan, transparansi dan integritas adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi berkeadilan. Pemerintah yang berani membersihkan lembaga fiskal akan menuai kepercayaan publik dan membuka peluang kerja bagi jutaan rakyat.
Sebaliknya, jika praktik lama terus dibiarkan, maka pembangunan hanya akan menjadi slogan tanpa hasil nyata.