Jakarta, 10 November 2025 — Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan redenominasi rupiah belum menjadi prioritas saat ini.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut bahwa pemerintah masih fokus menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat nilai tukar rupiah.
“Belum lah, masih jauh,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Wacana Redenominasi Kembali Muncul
Isu redenominasi kembali ramai setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025.
Aturan itu memuat rencana strategis Kementerian Keuangan periode 2025–2029, termasuk pembahasan mengenai potensi penyederhanaan nominal rupiah.
Pemerintah menegaskan bahwa rencana ini masih bersifat jangka panjang.
Kebijakan tersebut memerlukan koordinasi lintas lembaga dan edukasi publik agar masyarakat memahami perubahan nilai tanpa kebingungan.
Penjelasan tentang Redenominasi Rupiah
Redenominasi berarti menyederhanakan satuan mata uang tanpa mengubah daya belinya.
Contohnya, Rp1.000 akan menjadi Rp1, tetapi nilai barang tetap sama.
Langkah ini bertujuan mempermudah transaksi, memperkuat sistem akuntansi, dan meningkatkan citra rupiah di tingkat global.
Berbeda dari sanering yang memangkas daya beli masyarakat, redenominasi hanya menyederhanakan tampilan angka.
Syarat Ekonomi Sebelum Redenominasi
Para ekonom menilai, redenominasi hanya dapat berjalan jika ekonomi dalam kondisi stabil.
Beberapa indikator penting yang perlu dipenuhi antara lain:
- Inflasi rendah dan terkendali.
- Pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%.
- Nilai tukar rupiah kuat terhadap dolar AS.
- Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan BI tinggi.
Saat ini, pemerintah bersama Bank Indonesia fokus menekan inflasi dan memperkuat cadangan devisa.
Pandangan Ekonom: Masih Perlu Waktu
Ekonom senior David Gunawan menilai bahwa redenominasi bagus untuk jangka panjang, tetapi belum saatnya diterapkan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kondisi ekonomi benar-benar siap sebelum menjalankan kebijakan tersebut.
“Fokus pemerintah sekarang sebaiknya diarahkan pada stabilitas harga dan peningkatan daya beli masyarakat,” ujar David.
Ia juga menilai bahwa edukasi publik menjadi langkah penting sebelum penerapan redenominasi.
Belajar dari Negara Lain
Beberapa negara pernah melaksanakan redenominasi dengan hasil beragam.
- Turki sukses menghapus enam nol dari mata uangnya pada 2005.
- Korea Selatan menunda redenominasi karena kondisi global yang belum stabil.
- Zimbabwe gagal menjalankan redenominasi akibat inflasi ekstrem.
Dari pengalaman tersebut, pemerintah Indonesia berusaha memastikan kesiapan penuh agar tidak menimbulkan kebingungan di pasar.
Manfaat Redenominasi Jika Diterapkan
Jika diterapkan dengan benar, redenominasi dapat memberi sejumlah manfaat:
- Transaksi menjadi lebih cepat dan mudah.
- Sistem keuangan lebih efisien.
- Laporan keuangan perusahaan lebih ringkas.
- Citra rupiah meningkat di dunia internasional.
Namun, tanpa sosialisasi yang baik, masyarakat bisa salah memahami nilai nominal baru.
Karena itu, pemerintah menyiapkan tahapan yang jelas sebelum mengambil keputusan final.
Pemerintah Fokus pada Stabilitas Ekonomi
Mensesneg Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah masih berfokus menjaga harga bahan pokok, menekan inflasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal.
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terus berkoordinasi untuk memastikan nilai tukar rupiah tetap stabil di tengah tekanan global.
Langkah-langkah ini dinilai lebih mendesak dibanding menjalankan redenominasi yang sifatnya jangka panjang.
Kesimpulan
Redenominasi rupiah memang menarik, namun pemerintah belum menempatkannya sebagai prioritas utama.
Fokus saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat fundamental keuangan negara.
Jika kondisi ekonomi sudah lebih stabil, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan kajian dan sosialisasi redenominasi di masa depan.