Selama lebih dari lima dekade, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) menjadi simbol stabilitas dan kerja sama di Asia Tenggara. Didirikan pada 1967, organisasi ini lahir dengan semangat persaudaraan, solidaritas, dan upaya menjaga kawasan agar tidak terjebak dalam konflik besar seperti yang terjadi di masa Perang Dingin. Namun, kini ASEAN menghadapi ujian berat. Dunia berubah cepat, dan konsep “sentralitas ASEAN” yang dulu menjadi kebanggaan, kini mulai dipertanyakan.
Krisis Myanmar, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga perbedaan sikap antaranggota soal Laut Cina Selatan menunjukkan gejala krisis regionalisme — di mana solidaritas kawasan mulai retak dan peran ASEAN terancam menjadi tidak relevan.
Akar Regionalisme ASEAN
Sejak awal berdiri, ASEAN memiliki prinsip utama yang disebut ASEAN Way — yakni kerja sama berbasis konsensus, tanpa intervensi, dan saling menghormati kedaulatan. Pendekatan ini terbukti ampuh pada masa lalu karena mampu mencegah konflik terbuka antarnegara di Asia Tenggara. Negara-negara dengan latar belakang politik berbeda — monarki seperti Thailand, republik seperti Indonesia, hingga negara komunis seperti Vietnam — dapat duduk bersama.
Namun, di era modern yang penuh tantangan global, model konsensus tersebut justru mulai menjadi beban. Setiap keputusan penting harus disetujui semua pihak, sehingga ASEAN sering kali lambat merespons krisis. Dalam isu-isu besar seperti pelanggaran HAM di Myanmar atau keamanan Laut Cina Selatan, pendekatan “tidak mau campur urusan dalam negeri” justru membuat ASEAN tampak pasif dan tidak berdaya.
Krisis Myanmar: Cermin Kelemahan ASEAN
Krisis politik di Myanmar setelah kudeta militer tahun 2021 menjadi ujian nyata bagi ASEAN. Saat rakyat sipil dibantai oleh junta militer, dunia menunggu langkah tegas dari ASEAN sebagai “penjaga stabilitas kawasan”. Sayangnya, respons organisasi ini berjalan lambat dan penuh kompromi.
ASEAN memang sempat mengeluarkan “Five-Point Consensus”, yang menuntut penghentian kekerasan dan dialog nasional di Myanmar. Namun, hingga kini, junta militer tidak menunjukkan tanda-tanda mematuhi kesepakatan itu. ASEAN tampak terpecah: sebagian negara seperti Indonesia dan Malaysia mendesak langkah lebih keras, sementara negara lain seperti Thailand dan Kamboja memilih pendekatan lunak dan tetap menjalin hubungan dengan junta.
Akibatnya, banyak pengamat menyebut ASEAN kini mengalami “krisis kredibilitas.” Organisasi ini terlihat tidak mampu menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang kerap mereka agungkan dalam forum internasional.
“ASEAN terlalu takut kehilangan persatuan, hingga lupa mempertahankan prinsip,” ujar seorang diplomat senior di Jakarta yang menolak disebutkan namanya. Kalimat ini mencerminkan dilema besar ASEAN hari ini — menjaga solidaritas internal, tetapi kehilangan kekuatan moral.
Sentralitas ASEAN: Konsep yang Mulai Dipertanyakan
Salah satu konsep kunci yang selalu dibanggakan ASEAN adalah “ASEAN Centrality” — gagasan bahwa organisasi ini menjadi pusat kerja sama di kawasan Indo-Pasifik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, konsep ini mulai kehilangan makna.
Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan India kini membangun blok-blok baru di luar ASEAN, seperti Quad (AS, Jepang, India, Australia) dan AUKUS (AS, Inggris, Australia). Dalam forum-forum tersebut, ASEAN tidak memiliki peran dominan, bahkan terkadang hanya menjadi penonton.
Banyak analis menilai bahwa “sentralitas” ASEAN kini lebih bersifat simbolik daripada nyata. Dalam isu-isu strategis seperti Laut Cina Selatan, misalnya, beberapa anggota ASEAN seperti Filipina dan Vietnam mengambil posisi yang berbeda secara terbuka. Filipina kini justru memperkuat kerja sama militer dengan AS, sementara negara lain memilih bersikap netral atau mendekat ke Tiongkok.
Dengan perbedaan kepentingan nasional yang begitu tajam, sulit bagi ASEAN untuk tampil sebagai satu suara.
Regionalisme yang Melemah
Krisis ini menunjukkan bahwa ASEAN kini berada di persimpangan antara sentralitas dan irrelevansi. Jika dulu ASEAN dianggap sebagai model sukses integrasi kawasan di dunia berkembang, kini posisinya mulai tergeser. Dibandingkan dengan Uni Eropa yang memiliki sistem hukum dan ekonomi terpadu, ASEAN masih terlalu longgar dan tidak memiliki mekanisme penegakan yang kuat.
Kelemahan struktural ini menyebabkan ASEAN sering menjadi korban dari politik kekuatan besar (great power politics). Ketika AS dan Tiongkok saling bersaing, negara-negara ASEAN cenderung terbelah — sebagian berpihak ke Washington, sebagian lagi ke Beijing. Akibatnya, organisasi yang seharusnya menjadi wadah kerja sama justru tampak seperti arena perebutan pengaruh.
ASEAN dan Tantangan Global Baru
Selain tekanan geopolitik, ASEAN juga menghadapi tantangan baru seperti perubahan iklim, ekonomi digital, dan keamanan siber. Sayangnya, kerja sama di bidang ini masih sangat terbatas. Negara anggota cenderung berjalan sendiri-sendiri, padahal isu-isu tersebut bersifat lintas batas dan membutuhkan koordinasi regional yang kuat.
Dalam bidang ekonomi, misalnya, meski ASEAN memiliki kesepakatan seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), manfaatnya belum dirasakan secara merata. Negara-negara seperti Singapura dan Vietnam berhasil menarik investasi besar, sementara negara-negara lain seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja masih tertinggal jauh.
Ketimpangan ekonomi ini semakin memperlemah semangat solidaritas. Negara maju di ASEAN lebih fokus pada integrasi global, sementara negara berkembang masih berkutat pada persoalan domestik seperti kemiskinan dan infrastruktur dasar.
Upaya Indonesia Menjadi Penggerak
Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sering dianggap motor utama ASEAN. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mencoba menghidupkan kembali semangat regionalisme dengan memperkuat diplomasi kawasan.
Saat menjadi Ketua ASEAN tahun 2023, Indonesia berupaya mendorong penyelesaian krisis Myanmar melalui jalur diplomasi “non-konfrontatif” dan menjembatani dialog antara pihak militer dan kelompok sipil. Namun, hasilnya masih jauh dari harapan.
Meski begitu, banyak pihak menilai kepemimpinan Indonesia tetap penting untuk menjaga agar ASEAN tidak kehilangan arah. Jakarta berusaha menegaskan kembali bahwa ASEAN harus berdiri di atas prinsip kemandirian (centrality and unity), bukan hanya menjadi alat kepentingan negara besar.
Antara Relevan dan Tidak Relevan
Pertanyaan besar kini muncul: apakah ASEAN masih relevan di tengah dunia yang makin kompetitif?
Jawabannya tergantung pada kemampuan ASEAN untuk beradaptasi. Jika ASEAN tetap berpegang pada model lama — konsensus mutlak tanpa mekanisme penegakan — maka organisasi ini berisiko menjadi tidak relevan. Tetapi jika ASEAN mampu melakukan reformasi internal, memperkuat lembaga, dan menegaskan nilai-nilai universal seperti demokrasi dan hak asasi manusia, maka harapan itu masih ada.
Beberapa akademisi menyarankan agar ASEAN mulai mengadopsi “ASEAN Minus X Formula”, di mana kerja sama tertentu bisa berjalan tanpa harus menunggu semua anggota sepakat. Dengan cara ini, negara-negara yang siap bisa melangkah lebih cepat tanpa meninggalkan yang lain sepenuhnya.
Kesimpulan: Menyelamatkan Semangat Regionalisme
ASEAN berada di titik kritis. Di satu sisi, organisasi ini memiliki potensi besar — ekonomi kolektif ASEAN merupakan yang kelima terbesar di dunia, dengan populasi lebih dari 600 juta orang. Namun di sisi lain, fragmentasi politik dan kelemahan institusional bisa membuat ASEAN kehilangan daya tawar.
Krisis regionalisme ini bukan hanya soal politik, tapi juga soal identitas. Apakah Asia Tenggara masih melihat dirinya sebagai satu komunitas dengan nasib bersama, atau sekadar kumpulan negara yang kebetulan berdekatan secara geografis?
Jika ASEAN ingin tetap relevan, maka semangat awal pendiriannya — kerja sama, saling menghormati, dan solidaritas regional — harus diperbarui sesuai zaman. Dunia berubah cepat, dan ASEAN harus berubah bersamanya.
Tanpa reformasi, sentralitas ASEAN hanya akan tinggal slogan kosong — dan Asia Tenggara akan kehilangan rumah bersama yang telah mereka bangun selama lebih dari setengah abad